Ada Peran Luhut Dibalik Kabar Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode?

Acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada 29 Maret 2022 agak berbeda dari tahun sebelumnya. Acara silaturahmi tersebut diwarnai dengan Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya mengumumkan siap melakukan deklarasi dukungan resmi untuk Jokowi menjabat 3 periode.

“Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan,” kata Surta saat jumpa pers sehabis acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3).

Lebih lanjut, Surta mengklaim bahwa kepala desa mendukung Jokowi karena Presiden selama ini telah banyak mengabulkan permintaan kepala desa.

Kabar ini sontak memecah belah Apdesi serta kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Arifin, Kepala Apdesi versi lainya mengatakan jangan membawa Apdesi ke dalam urusan politik dan membentuk opini publik bahwa seluruh kepala desa di Indonesia sepakat mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Dugaan Dibalik Dukungan Apdesi

Kala menghadiri acara Silatnas Apdesi 2022, Presiden Jokowi juga tampak ditemani oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Mengapa Luhut bisa ada di acara ini, karena ternyata, lagi dan lagi, beliau mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.

Bahkan ada seorang kepala desa yang justru meminta Luhut untuk meyakini Jokowi mau lanjut 3 periode, “Saya yakin Bapak (Luhut) bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?” kata Muslim, Kepala Desa asal Desa Aceh Tenggara, aceh. Saat itu, Luhut hanya menjawab dengan senyuman.

Sontak hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah gerakan Apdesi yang menginginkan Jokowi 3 periode murni hasil rembuk dengan kepala desa lainnya atau ada campur tangan sosok lain, seperti Sang Ketua Dewan Pembina?

Ya, Ketua Dewan Pembina juga menjadi salah satu dari pejabat publik yang mengutarakan dan mengindikasi bahwa Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebaiknya diundur. Tak tanggung-tanggung dirinya juga mengklaim mempunyai 110 juta data warganet yang menginginkan pemilu 2024 diundur.

Namun hingga kini, Menko Marves RI tidak pernah membuka big data tersebut. Rakyat dibuat bertanya-tanya dari mana data tersebut berasal.

Bahkan ketika berulang kali didesak oleh masyarakat hingga ditantang di depan muka oleh BEM UI, ia kukuh menolak membuka data tersebut, “Dengerin kamu anak muda, kamu nggak berhak juga tuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” ujarnya saat menemui BEM UI pada Selasa (12/4).

Perpanjangan Masa Jabatan Langgar Undang-Undang

Bukankah seharusnya sebagai pejabat publik, Luhut tidak bisa bersikap begitu. Sebagai pejabat publik, harusnya ia mengetahui jelas bahwa perpanjangan masa jabatan atau 3 periode Jokowi melanggar konstitusi yang ada.

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Tertera di UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Bahkan sosok yang didemo habis-habisan oleh elemen masyarakat termasuk mahasiswa alias Presiden Jokowi itu sendiri, sudah menolak tegas wacana 3 periode.

“Ada yang ngomongin presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi ketika itu.

Tak cukup dengan pernyataan yang secara tegas menafsirkan bahwa ia tak akan maju menjadi pemimpin lembaga eksekutif Indonesia, Jokowi juga turun kembali menenangkan masyarakat dan menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan sebagaimana waktu semestinya, 14 Februari 2024.

Lalu sebenarnya apa motif dari aksi Luhut kala mengabarkan dirinya mempunyai big data 110 juta warganet ingin menunda pemilu namun juga enggan membuktikan kepada publik bahwa omongannya bukan bualan? Apa ia sengaja ingin memercikkan api dalam kepanasan wacana 3 periode presiden dan membuatnya menjadi lebih ricuh?