Bisnis tes usap PCR yang diduga telah dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuai reaksi dari tokoh muslim di Indonesia.
Termasuk pengamat politik Muslim Arbi yang menyoroti kasus bisnis tes PCR Covid-19 yang telah melibatkan menteri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Dari yang dilihat oleh Muslim, dugaan kasus bisnis tersembunyi pada salah satu alat tes Covid-19 ini cukup membuat masyarakat se-Indonesia merasa murka.
Muslim juga meminta kepada Jokowi dan DPR RI untuk memeriksa salah satu menteri terkait yang terjun dalam bisnis tes PCR.
“Dan dugaan oknum-oknum menteri yang terlibat sudah diekspos ke publik. Nama Luhut. Menteri ini terlihat diduga kuat ikut bermain soal bisnis PCR. Penguasa rangkap pengusaha, Pengpeng,” jelas Muslim.
Dirinya juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan menteri yang terlibat dalam bisnis yang mengeksploitasi pandemi demi keuntungan pribadi.
Ia juga berpendapat setidaknya Jika Presiden Jokowi tidak melakukan pemecatan atau reshuffle menterinya, minimal bisa menonaktifkan menteri-menteri yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Jokowi harus tegas, pecat, reshuffle, atau minimal nonaktifkan kedua menteri ini,” ungkapnya.
Selain mendesak Jokowi, pengamat politik sekaligus Direktur Gerakan Perubahan ini juga meminta DPR, sebagai wakil rakyat, agar secepatnya memproses mereka yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Gus Umar yang mengamati bisnis tersebut juga turut melayangkan kritis pedasnya. Dalam penglihatannya Gus Umar memperhatikan bahwa para pejabat di negara ini sudah hilang rasa urat malunya.
“Di Negara ini pejabat sdh hilang urat malunya,” ungkap Gus Umar.
Tidak hanya itu saja, Gus Umar juga menyindir para pejabat yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 mengumpulkan pundi-pundi rupiah melalui bisnis tes PCR.
“Enak ya jadi pejabat sekarang, rakyat mati karena Covid, mereka malah kaya raya, astagfirullah,” tambahnya.
Tidak tanggung-tanggung, ia juga menyinggung mengenai peran dan aksi nyata dari Presiden Jokowi atas dugaan kasus bisnis tes PCR yang menyeret menterinya. Menurutnya Jokowi hanya akan menyikapi kasus tersebut dengan diam dan mustahil untuk bertindak tegas.
Sekali lagi jkw (Jokowi) pasti diam dgn tindak tanduk pembantunya. Jgn pernah berharap jkw (Jokowi) bersikap tegas krn itu MUSTAHIL,” tulis Gus Umar dalam cuitan akun twitternya @UmarHasibuan75_.
Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis juga memiliki pandangan terhadap kasus bisnis tes PCR ini, terutama dari kacamata agama. Menurutnya berbisnis atau berdagang merupakan salah satu Sunnah Nabi SAW. Namun, apabila berbisnis dengan memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan pribadi melalui bisnis tes usap PCR, hal tersebut merupakan sebuah kezaliman.
“Bisnis itu sunnah Nabi SAW. Tapi mengeksploitasi Covid-19 untuk bisnis PCR bahkan sengaja bikin kebijakan untuk kepentingan bisnis pribadi itu pasti kezaliman,” kata Cholil di Twitternya @cholilnafis.
Discussion about this post