Wacana 3 periode presiden menjadi salah satu dari banyak kegaduhan politik selama pandemi Covid-19. Presiden Jokowi sudah berulang kali menolak 3 periode, bahkan sampai ia mengumumkan langsung kepada masyarakat bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada waktu semestinya. Tanpa diundur demi semata-semata dirinya mau memperpanjang jabatan.
“Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” tambah dia.
Nampaknya bukan hanya rakyat saja yang gerah, namun sosok yang ramai diperbincangkan dan menjadi subjek dari aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (11/4) pun sampai bertindak cepat menggelar rapat terbatas kabinet bidang Polhukam yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ya memang, wacana tersebut bukan datang dari ucapannya sendiri. Lantas, siapa yang pertama kali mengabarkan bahwa Pemilu 2024 diinginkan mundur oleh berbagai pihak?
Jika ditelusuri, ternyata wacana 3 periode presiden ini bermula kala Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, pada Januari 2022 lalu mengatakan bahwa pengusaha meminta agar Pemilu 2024 diundur.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip, Senin (10/1).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa alasan para pengusaha meminta Pemilu 2024 diundur karena kini Indonesia masih dalam masa pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar dia.
Namun apakah Menteri Bahlil pernah menyebut siapa saja pengusaha-pengusaha tersebut? Dari kalangan mana pengusaha-pengusaha itu? Apakah konglomerat atau kalangan UMKM? Menteri Investasi RI ini tidak menjelaskan lebih lanjut.
Isu semakin bergulir, membesar, membentuk bola salju. Percepatan membesarnya isu ini juga didorong oleh pernyataan menteri lainnya yang memberi kabar bahwa dirinya mempunyai big data 110 juta warganet di Indonesia menginginkan pemilu diundur.
Sontak saja hal ini membuat heboh di kalangan warganet karena tidak pernah merasa dirinya disurvei untuk data tersebut.
“Kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 10 jutaan,” ungkapnya di Podcast Deddy Corbuzier pada Maret lalu.
Mengapa Tidak Boleh 3 Periode?
3 Periode Presiden merupakan pelanggaran konstitusi yang berlaku. Setiap menteri atau pejabat pemerintah lain termasuk presiden harus mematuhi konstitusi yang ada.
Konstitusi yang dimaksud tertuang dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7 yang dengan tegas dan jelas menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.
Jokowi memang sudah mengambil sikap untuk menghentikan diskursus tentang perpanjangan masa jabatan. Namun senyatanya orang nomor 1 di Indonesia justru juga harus menindak tegas para pejabatnya yang pertama kali menjadi pemberi kabar dan membentuk opini publik bahwa ada yang menginginkan pemilu 2024 diundur. Entah demi kepentingan rakyat atau kepentingan dirinya sendiri.
Discussion about this post