Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kompak gelar aksi demonstrasi dan desak KPK untuk memeriksa keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kasus dugaan bisnis tes usap polymerase chain reaction (PCR) di masa pandemi.
Wakil Ketua Umum LMND Samsudin Saman saat aksi demonstrasi di Gedung KPK pada Selasa (9/11) sempat mengatakan bahwa aksi demonstrasi tidak hanya berlangsung di ibukota namun juga di 24 provinsi, “Gerakan Mahasiswa sudah lama tertidur, kini sudah saatnya terbangun,” lugasnya.
Adanya aksi desak hingga demonstrasi ke KPK ini karena mahasiswa menilai lembaga tersebut masih bertindak acuh tak acuh untuk memproses laporan dugaan korupsi di bisnis PCR meski sudah dilaporkan oleh banyak pihak yaitu PRIMA, Barisan Kuning Anti Korupsi hingga politisi Ferry Joko Juliantono.
Akhirnya, pada Senin (22/11), Dengan titik awal di Parkir Timur Lapangan Puputan Renon, massa bergerak melakukan longmarch ke kantor DPRD Provinsi Bali.
Sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan “Segera Periksa Duo Cukong Penikmat Cuan Rakyat” hingga poster-poster yang bertajuk ” KPK Yang Dulu” hingga “Datang ke KPK dan Buktikan Kalau Tak Bersalah”, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Bali tersebut juga menuntut RinduKPK agar segera memeriksa Menko Marves yang juga ketua PPKM dan menteri BUMN Erick Thohir atas campur tangannya di bisnis tes PCR.
Sayangnya, massa di Bali tidak menemui anggota DPRD di kantor tersebut, sehingga massa hanya bisa berorasi di depan pagar karena tak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan setempat.
Dalam pernyataan sikap dan orasi kemarin, Korlap Aksi LMND Bali, Jonathan Kevin menyatakan bahwa dalam konflik kepentingan (conflict of interest) di bisnis tes PCR yang melibatkan nama dua menteri, KPK harus secara tegas segera lakukan pemanggilan untuk proses pemeriksaan.
Mengikuti LMND Bali, pada Selasa (23/11) kemarin, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pandeglang yang menggelar aksi demonstrasi di Tugu Jam, Alun-alun Pandeglang, Banten.
“Saya harap, agar KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan bisnis PCR, yang dilakukan oleh Luhut dan Erick Thohir. Lakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ujar Abdul.
Di tempat yang sama, Sekretaris EK-LMDN Pandeglang Asep Saepullah menilai bahwa dengan kasus bisnis tes PCR yang melibatkan dua menteri Jokowi merupakan bentuk praktik oligarki di Indonesia.
“Pemberlakuan tes PCR, sebagai syarat perjalanan oleh pemerintahan dengan harga yang sangat mahal, merupakan praktek dari oligarki demi keuntungannya sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyat,” ungkap Asep.
Discussion about this post