Pengamat politik Ray Rangkuti mendesak kepada para penegak hukum untuk berani melakukan penyelidikan dan membongkar adanya mafia di dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang menyeret nama-nama pejabat negara.
Hal tersebut dilakukan Ray, mengingat untuk turut bergabung dengan sejumlah tokoh politisi sebagai bentuk dalam menyikapi kasus mafia bisnis PCR. Banyak yang diantaranya meminta kepada Presiden, DPR RI hingga KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Menurut Ray Rangkuti, para mafia bisnis tersebut bisa membuat dua masalah sekaligus. Hal ini terlihat dari persentase keterlibatan para mafia PCR dalam bisnis tersebut selama masa periode jabatan pemerintahan Presiden Jokowi.
Poin pertama apabila dilihat dari perspektif hukum, hal tersebut bisa terjadi adanya korupsi. Meskipun tidak diperoleh secara pribadi, tetapi keuntungan tersebut bisa melalui sebuah kelompok yang saling berkaitan.
Sementara yang kedua, Ray menggarisbawahi masalah etika. Para pembuat kebijakan seharusnya beretika dengan tidak boleh memiliki ikatan langsung terhadap unit pelaksana bisnis dari kebijakan tersebut.
“Ini bukan soal perusahaan tertentu, misalnya tidak sedang di bawah kewenangannya, bahkan jika itu hanya sub usaha lain di mana pusat usahanya memiliki kaitan dengan pejabat negara. Inilah etika jabatan yang semestinya di era Pak Jokowi ini harus makin mengental dan menonjol dalam prakteknya. Bukan sebaliknya terus tergerus dengan argumen seadanya,” papar Ray.
Klarifikasi Menko Luhut Dinilai Aneh
Sementara, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan perihal masalah yang menyangkut namanya dalam kasus bisnis tes PCR.
Ia mengatakan perusahaannya memang menjalin dengan perusahaan alat tes PCR, akan tetapi hal tersebut terjadi pada saat di awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dan ia pun mengonfirmasi bahwa perusahaan dirinya masuk dalam lingkaran bisnis tersebut.
Tapi, dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa dirinya mengelak jika mengambil keuntungan pribadi dalam bisnis tersebut. Hal ini lantaran menurutnya tujuan utamanya bukan mengambil untung tersebut, tetapi untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan PCR.
Dalam hal ini, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule turut berpendapat bahwa merasa aneh dengan keterangan Menko Luhut yang katanya tidak mengambil keuntungan dalam berbisnis tes PCR.
“Klaim Luhut aneh, kalau beli saham tapi tidak ambil untung mending bikin yayasan sosial,” ungkap Iwan Sumule.
Pada saat ini ia meyakini masyarakat Indonesia sudah tidak akan mudah percaya begitu saja dengan pernyataan yang telah dilontarkan oleh Luhut.
“Tentu banyak orang tak percaya klaim Luhut, tak ambil untung dari bisnis PCR. Beda, belum diambil dan dapat untung. Iya nggak sih?” tanyanya.
Discussion about this post