Ferry Joko Juliantono selaku Wakil ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan penting untuk transparansi dan akuntabilitas kepada siapapun yang akan bertanggung jawab jika memang benar terjadi kesalahan. Bahkan, jika terbukti benar adanya, maka hal tersebut sangat penting untuk dituntut oleh rakyat. Lantaran hal tersebut sudah mencakup aspek moral.
Selanjutnya Ferry Joko Juliantono juga akan mengambil sikap dengan melaporkan kasus mafia bisnis PCR ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ferry mendesak DPR segera melakukan investigasi tentang hal ini.
Ferry juga menambahkan, setelah isu sudah ditangan DPR, dirinya meminta kepada seluruh partai untuk menjadikan isu tersebut sebagai perkara.
Ia meminta pihak istana segera menyatakan sikapnya terkait kasus mafia bisnis tes PCR yang menyeret nama pejabat istana. Pasalnya, jika dibiarkan maka seolah-olah Presiden Jokowi ikut terlibat di dalamnya.
“Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” tutup Ferry.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan akan memastikan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terjerumus ke dalam kasus korupsi, termasuk pejabat negara.
Abu Janda Dukung Penuh KPK
Menyikapi pernyataan KPK tersebut, pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mendukung penuh tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Menko Luhut Pandjaitan dalam bisnis tes PCR dan juga berbagai pihak yang terseret di dalam kasus tersebut.
Ia juga mengungkapkan jika pejabat yang meraup untung pribadi di atas penderitaan rakyat adalah pejabat yang tidak memiliki hati.
“Saya pendukung pak @jokowi harga mati. Tapi saya mendukung @official.kpk selidiki dugaan ini. Kalo memang beliau-beliau take profit mengambil keuntungan dari pandemi tentu sungguh perbuatan keji,” tulis Abu Janda dalam akun Instagram @permadiaktivis2.
Selain itu, seperti yang diketahui politisi mulai mengeluarkan suaranya terkait dugaan adanya para mafia dalam bisnis tes PCR. Terutama kasus tersebut telah menyeret nama pejabat negara seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke berbagai badan penegak hukum.
Discussion about this post