Beberapa waktu lalu masyarakat berhembus kabar mengenai harga tes usap PCR yang kembali turun. Tes usap PCR sendiri menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan moda transportasi. Sayangnya, dibalik turunnya harga tes usap PCR ini disebabkan karena adanya bisnis tersembunyi dari beberapa pejabat dan petinggi publik.
Politisi Fadli Zon menanggapi hal tersebut. Menurut Fadli lebih baik harga tes dibuka secara gamblang agar tidak ada lagi “bisnis di atas penderitaan rakyat”.
“Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jangan menjadikan pandemi Covid-19 ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” tulisnya dalam akun @Fadlizon.
Awalnya banyak masyarakat yang menganggap tes usap PCR terlalu mahal dan merasa tidak adil bagi mereka. Hal ini sudah terlihat sejak pertama kali harga tes PCR ditetapkan pemerintah. Terdapat kesan bimbang dan tidak tegas pemerintah saat menentukan harga tes tersebut.
Dan benar, kenyataannya hal tersebut dijadikan sebuah permainan bisnis oleh sekelompok orang tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.
Dalam masalah ini, sejumlah partai politik (parpol) hingga politikus tuai reaksi terhadap kasus bisnis tes PCR yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan ada yang akan melaporkan kasus tersebut kepada KPK.
Dimulai dari Ketua DPP Partai Ummat Buni Yani mengecam dugaan keterlibatan menteri di era Pemerintah Presiden Jokowi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas keterlibatannya dalam putaran bisnis tes usap PCR.
“Partai Ummat mengecam terlibatnya menteri kabinet Jokowi dalam bisnis alat tes PCR,” tulis Buni Yani dalam laman akun Twitternya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto juga turut mengambil sikap dengan meminta Presiden Jokowi menindaklanjuti kasus yang menyeret menterinya dalam bisnis tes usap PCR. Menurutnya, menteri yang terlibat dalam bisnis PCR sangatlah tidak etis.
“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi, siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnis,” jelasnya.
Selanjutnya, pernyataan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang akan mengambil Langkah untuk melaporkan dugaan kasus keterlibatan Luhut dalam bisnis tes usap PCR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal.
“Kita masih menganalisis dan menyiapkan data-data untuk melaporkan dua menteri ini ke KPK dan Polri,” kata Alif.
Setelah data terkumpul semua, dirinya juga berharap agar nantinya KPK melakukan pemanggilan terhadap salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“KPK harus merespon duggan tersebut dengan memanggil mereka dan mengungkap permainan harga tes PCR,” cakapnya.
Menyusul dengan pernyataanSekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi, alias Baidowi, yang juga mendesak agar dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis tes PCR untuk dibuka ke publik.
“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya, apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis dibalik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga. kecurigaan publik harus dijawab secara profesional, benar atau tidak yang dicurigai publik,” tegas Awiek.
Discussion about this post