BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sejatinya dikontrol secara sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Tapi yang ternyata terjadi di lapangan dan tampak dilupakan oleh masyarakat, ada BUMN kita yaitu Pertamina yang dikontrol oleh sosok penguasa negeri ini.
BUMN Pertamina ini diketahui memindahkan sementara kantornya ke gedung Sopo Del Tower milik sosok penguasa ini. Kepindahannya pun sempet menjadi pertanyaan saat rapat di Gedung DPR. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan bahwa kepindahan ini sudah melalui proses tender yang sesuai dengan prosedur serta melihat kondisi lokasi dan kapasitas gedung yang tersedia.
Karena proses tender ini tidak pernah diungkap kepada publik akhirnya mengakibatkan kecurigaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. Timbul pertanyaan baru di benak rakyat, apa di Ibukota ini tidak ada kantor sesama BUMN lainnya yang bisa ditempati oleh karyawan Pertamina untuk sementara?
Adanya keterlibatan pejabat negara dalam penyewaan gedung untuk perusahaan yang sangat strategis bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Termasuk dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumar. Menurutnya, bagaimanapun, Pertamina seharusnya bebas dari intervensi berbagai pihak.
Senada dengan Arie Gumar, Ekonom Senior Rizal Ramli juga menyayangkan bahwa BUMN Indonesia harus menyewa gedung perkantoran milik rekan sesama pejabatnya kala pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Kabinet Indonesia Kerja Jilid I, yang ‘gurita’ bisnisnya juga telah menjalar kemana-mana.
“Saya sedih ada teman yang selalu bilang, “Saya sudah sangat kaya, tidak punya kepentingan kecuali mengabdi”. Ternyata vulgar dan guritanya kemana-mana. Semoga sadar,” tulis mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman ini di akun @RamliRizal.
Mengenai cabang usaha milik sosok tersebut yang telah kemana-mana dan melingkupi berbagai bidang, termasuk perihal pemindahan kantor Pertamina ke gedung miliknya, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan bahwa ini merupakan cara sosok tersebut mempertegas jati dirinya sebagai penguasa yang oligarki.
Tindakan oligarki ini tentunya sangat berbahaya bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Oligarki, penguasaan aset negara demi kepentingan pribadi daripada kepentingan umum sangat merugikan rakyat. Bahkan, seorang jurnalis senior Najwa Shihab memiliki pandangan tersendiri akan arti sebuah oligarki. “Segelintir oligarki yang menguasai aset negara, sudah waktunya dihukum keras dengan mosi tidak percaya,” tutur Najwa.
Terlebih setelah Pertamina ‘ngantor’ di Sopo Del Tower, BUMN tersebut seolah-seolah tanduk kepada sosok tersebut. Terlihat dari sikap Pertamina yang tidak keberatan saat dibeberkan secara sepihak ke publik bahwa ada petinggi pemerintah yang dipecat Presiden Jokowi.
Kecurigaan publik pun menjadi meningkat ke dugaan korupsi. Ternyata hal ini sampai juga ke telinga KPK. KPK sempat menyatakan akan menyelidiki terkait pemindahan kantor BUMN ke gedung milik sosok ini. Tetapi mereka hanya bisa sebatas dugaan korupsi saja, tidak sampai proses tender atau bagaimana mekanisme pelelangan pemindahan kantor BUMN itu.
Kini, tindak oligarki atau penguasaan pribadi diatas kepentingan semua orang kembali dicurigai dilakukan kembali oleh sosok tersohor kita di negara ini. Di awal November, pemberitaan investigatif dari media cetak melaporkan adanya keterlibatan anak usaha milik sosok tersohor tersebut. Anak usahanya diduga kuat terafiliasi dengan perusahaan laboratorium pengujian tes RT-PCR yang disebutkan bisa mendulang triliunan rupiah keuntungan.
Discussion about this post